tugas ekonomi

Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia

(1) Masa Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
Dari tahun 1949 hingga 1959 pemerintah Indonesia menerapkan suatu system politik yang
disebut demokrasi liberal. Indonesia pernah mengalami system politik yang sangat demokratis,
yaitu periode 1949-1956, namun system demokrasi itu menyebabkan kehancuran politik dan
perekonomian nasional, akibat terlalu banyak partai politik yang ada semuanya ingin berkuasa
sehingga sering terjadi konflik antar partai politik.

(2) MASA EKONOMI TERPIMPIN (1959 – 1966)
a. Masalah yang dihadapi
1) Selama Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi terpimpin
yang mula-mula disambut baik oleh bung Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi
komando yang statistik (serba negara). Selama periode 1959 – 1966 ini
perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik dijadikan
panglima dan pembangunannnn ekonoi disubordinasikan pada pembangunan politik.
(Mubyarto, 1990).

2) Ada hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga (Stephen
Genville dalam Anne Booth dan McCawley, ed., 1990).Selama tahun 60-an sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan
penyebab terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar.

3) Tahun 1960-an cadangan devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya
kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang masih harus diimpor dan
diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya bekerja 30% dari kapasitas
yang ada (Peter McCawley dalam Anne booth dan Peter McCawley, ed., 1990).

(3) MASA EKONOMI PANCASILA/ ORDER BARU (1966 – 1998)

I) MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

Menanggapi masalah ekonomi yang kian dengan tajam disoroti oleh MPRS,
maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan
Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah
penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama
beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasanlandasan
ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang
ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam
pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966,
Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

II) MASA PEMBANGUNAN EKONOMI
Tujuan Jangka Panjang dari pembangunan ekonoi di Indonesia pada masa orde baru
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi
dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling
tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan
kerja dan deficit neraca pembayaran.

III) PEMERINTAHAN REFORMASI
Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan
investor termasuk investor asin, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan
kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan
menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde baru seperti
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) supremasi hokum, hak asasi manusi; Tragedi Trisaksti,
dab semanggi I dan II, peranan ABRI dalam politik, masalah disintegrasi dan lainnya.
Dalam hal ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 1999 kondisi
perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan.

Laju pertumbuhan PDB mulai
positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 pemulihan perekonomian Indonesia
lebih baik lagi hamper mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku
bunga SBI juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah
mulai stabil. Akan tetapi ketenangan masyarakat setelah terpilihnya presiden Indonesia ke
empat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengluarkan ucapan
yang controversial yang menbingunakn pelaku-pelaku bisnis.
Berbagai kerusuhan social yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya
konflik Aceh, Konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Adanya demonstrasu
buruh semakin gencar yang mencerminkan semain tida puasnya mereka terhadap kondisi
perekonomian di dalam negeri dan pertikaian elite politik juga semakin besar. Selain itu
hubungan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga
tida baik, mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya. Indonesia juga terancam
dinaytakan bangkrut oleh Paris club (Negara donor) karena kondisi perekonomian Negara yang
semakin memburuk dan deficit keuangan pemerintah terus membengkak, tidak mungkin mampu
membayar kembali utanya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002.

Daftar Pustaka

http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonomi/

http://ekonomindo.blogspot.com/2009/03/sejarah-perekonomian-indonesia.html